TABANAN, Kilabali.com – Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Tabanan sedang berupaya memacu penerapan program Desa Presisi sebagai sumber rujukan dalam pengambilan kebijakan.
Beberapa upaya strategis telah dilakukan untuk mendorong hal tersebut. Termasuk yang dilakukan pada Kamis (19/12) yakni sosialisasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan secara daring yang diikuti para perbekel se-Kabupaten Tabanan.
Selain itu, sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh pihak BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tabanan.
Sosialisasi tersebut dibuka Sekretaris Diskominfo Tabanan, I Gusti Putu Winiantara. Di kesempatan itu, ia juga memaparkan perkembangan pelaksanaan data Desa Presisi.
Ia menyebut, penyelarasan data antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan penting untuk dilakukan.
“Sosialisasi ini bertujuan untuk memenuhi data pada lima program skala prioritas dalam data Desa Presisi,” kata Winiantara.
Ditambahkan, sosialisasi itu juga untuk memastikan sinkronisasi data sehingga tidak ada perbedaan antara milik pemerintah daerah dengan BPJS.
Masih dalam paparannya, Winiantara menyebut dari 133 desa yang ada di Tabanan, sebanyak 110 desa sudah berhasil melakukan migrasi atau perpindahan data ke hosting Diskominfo.
“Sembilan desa masih mengalami kendala teknis. Terutama yang berkaitan dengan pihak ketiga,” ungkaonya.
Sementara itu, Perbekel Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, I Nyoman Widiadnyana, turut memberikan testimoni terkait keberhasilan desanya menginput data BPJS Kesehatan secara terintegrasi.
“Dengan koordinasi dan kolaborasi dengan BPJS Cabang Tabanan kami sudah berhasil melakukan input data BPJS Kesehatan secara cepat dan tepat,” ungkapnya.
Prosesnya, sambung Widiadnyana, memang memerlukan koordinasi, namun hasilnya sangat membantu. “Artinya kami tidak perlu lagi turun melakukan pendataan ke masyarakat,” ujar Nyoman Widiadnyana.
Pada sesi terakhir, Vicky dari Komunitas OpenSID Indonesia memberikan panduan teknis penginputan data pada aplikasi OpenSID, yang menjadi platform utama dalam pengelolaan Data Desa Presisi.
Dengan panduan tersebut, diharapkan desa-desa yang belum menyelesaikan proses input data dapat segera menyusul. (c/kb)
