BirokrasiTabanan

Tabanan Krisis Tenaga Penyuluh Pertanian Karena Banyak yang Pensiun

    TABANAN, Kilasbali.com – Kabupaten Tabanan yang notabene dikenal sebagai lumbung pangan Bali dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami krisis tenaga penyuluh pertanian.

    Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tabanan, saat ini jumlah tenaga penyuluh pertanian yang ada sebanyak 50 orang.

    Sementara untuk mencari ideal yakni satu desa terdapat satu penyuluh, jumlah itu dirasa masih kurang karena Tabanan terdiri dari 133 desa.

    Tak ayal, satu penyuluh di Tabanan saat ini bisa saja melakukan tugas di tiga sampai empat desa.

    Baca Juga:  Sikap Low Profile Mulyadi Bikin Salut Warga Kutuhpaang di Desa Antap

    “Saat ini banyak penyuluh di Tabanan yang sudah memasuki masa purnabakti (pensiun) sehingga yang aktif hanya tersisa 50 orang,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Tabanan, I Made Subagia.

    Di sisi lain, peran tenaga penyuluh untuk aktivitas pertanian atau perkebunan sangat penting. Mereka yang bertugas mengedukasi petani untuk bisa mencari teknologi atau metode pertanian terbaru.

    Dalam Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) beberapa waktu lalu tercetus gagasan membentuk penyuluh swadaya.

    Baca Juga:  Sebuah Toko di Penebel Kebakaran Hingga Rugi Rp 1 Miliar

    “Penyuluh swadaya ini biasanya adalah petani yang mengabdikan dirinya di desa mereka sendiri untuk mengedukasi rekan-rekan petani lainnya,” jelasnya.

    Penyuluh swadaya ini bertugas tanpa honor. Mereka bertugas sebagai pekerja sosial di wilayah mereka.

    Namun keberadaan penyuluh swadaya ini bukanlah solusi permanen. Sebab, sesuai kebutuhan, Tabanan paling tidak memerlukan 188 orang penyuluh.

    Jumlah kebutuhan tersebut sudah termasuk penyuluh yang ditempatkan di kecamatan dan kabupaten.

    Terhadap kondisi kekurangan ini, Subagia menyebut pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Sebab, rekrutmen penyuluh hanya bisa dilakukan pemerintah provinsi dan Kementerian Pertanian.

    Baca Juga:  Pemkab Tabanan Gelar Pelaksanaan Orientasi PPPK 2024

    Pemerintah kabupaten hanya sebatas melakukan usulan rekrutmen yang telah dilakukan ke pemerintah pusat.

    “Rekomendasi dari Kementerian Pertanian untuk 188 penyuluh sudah keluar tinggal menunggu persetujuan dari Kemenpan RB. Kami berharap ada peluang melalui program PPPK untuk penambahan tenaga penyuluh ini,” ucapnya. (c/kb).

    Back to top button

    Berita ini dilindungi