TABANAN, Kilasbali.com – Ketua DPC PDIP Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, merespon kemunculan paket Sandi (Komang Gede Sanjaya-Made Dirga) yang mencuat di akhir pekan lalu jelang pengumuman rekomendasi calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cwabup) dari PDIP untuk Pilkada Serentak 2024.
Baginya, kemunculan paket tersebut masih sebatas isu. “Isu itu. Saya sudah sampaikan ke Pak Wakil (I Made Edi Wirawan). Biasalah dinamika,” ujar Sanjaya yang juga Bupati Tabanan usai pelantikan anggota DPRD Tabanan 2024-2029, Senin (5/8).
Menurutnya, dinamika tersebut merupakan suatu yang wajar dalam dunia politik. Ia maupun Edi Wirawan belum mengetahui siapa yang akan mendapatkan rekomendasi sebagai cabup dan cawabup dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Kita ini adalah petugas partai yang siap, baik diperintah lagi ngayah, ataupun tidak itu hal yang biasa. Ada paket-paket itu saya rasa terlalu dini. Menurut pandangan saya secara pribadi,” tegasnya.
Baginya, selain dirinya maupun tokoh-tokoh PDIP seluruh Bali belum mengetahui rekomendasi mengenai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2024.
Sanjaya menyebutkan, setidaknya rekomendasi baru akan disampaikan di atas 20 Agustus 2024. Atau, menjelang tahap pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Biasa begitu. Biasalah,” tutupnya.
Hal yang sama juga disampaikan Edi Wirawan. Menurutnya, yang menentukan rekomendasi cabup dan cawabup adalah DPP.
Meski demikian, Edi optimis rekomendasi tersebut akan kembali diterima oleh pasangan Jaya-Wira (Sanjaya-Edi Wirawan).
“Di sini bisa dilihat dan ibu ketua umum juga sudah menyampaikan ketika suatu daerah kepala daerahnya berhasil menjalankan tugas dan berprestasi kalau dia satu periode pasti diberikan dua periode seperti itu,” jelasnya.
Di sisi lain, pasangan Jaya-Wira baru satu periode memimpin dengan usia kepemimpinan tiga setengah tahun.
“Harapan kami bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan belum dilakukan dalam tiga setengah tahun ini. Tiga setengah tahun itu waktu yang sangat singkat karena lazimnya kepala daerah (menjabat) lima tahun,” tukasnya.
Jika pada akhirnya tidak memperoleh rekomendasi, Edi Wirawan tentu akan mempertanyakan alasannya. Sementara dalam kepemimpinan Jaya-Wira, prestasi politik sudah berhasil ditorehkan.
“Baik dalam pemilihan presiden dan pemilu legislative dengan kemenangan 77 persen. Dan kami berdua tidak ada kasus hukum,” tegasnya.
Kalaupun ada riak-riak dan dinamika di internal PDIP soal penentuan cabup dan cawabup, baginya itu tidak benar.
“Apalagi yang berpotensi itu dikatakan satu kecamatan. Itu tidak mungkin. Bagaimana pemerataan kecamatan-kecamatan. Apalagi saya (dari) Kediri. Suara terbanyak lho. Harus diperhitungkan Kediri ini. Kalau ditinggalkan, saya yakin Kediri akan kecewa masyarakatnya,” tukasnya. (c/kb).
