SEMARAPURA, Kilasbali.com – Plh. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali didampingi Satgas Stunting Provinsi Bali menghadiri pertemuan bersama Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) di Puri Denbencingah – Klungkung, Selasa (27/6).
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bendesa Agung Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet selaku Koordinator FKUB Provinsi Bali ini, bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara BKKBN Provinsi Bali dan peran FKUB Provinsi Bali dalam mendukung program percepatan penurunan stunting khususnya dalam pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin.
“Provinsi Bali memiliki prevalensi stunting 8 persen dan merupakan terendah secara Nasional, sudah baik namun kita melihat dampak stunting ini sangat berpengaruh dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat kedepannya sehingga diharapkan Provinsi Bali dapat meningkatkan sinergitas lintas sektor untuk mewujudkan zero stunting,” harapnya.
Ditambahkan oleh Bendesa Agung, Bali bisa mewujudkan zero stunting maka dapat membantu Provinsi Bali bersaing secara global. “Zero stunting yang dimaksud saat ini adalah penurunan hingga dua persen, jika stunting sudah rendah maka masyarakat di Provinsi Bali dianggap sudah berkualitas, sehingga kita lebih mudah untuk bersaing secara Global,” jelasnya.
Sementara itu, Plh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, memanfaatkan pertemuan tersebut untuk memperkenalkan Satgas stunting Provinsi Bali kepada peserta pertemuan yang hadir dari unsur FKUB , Kementerian Agama, dan Kesbangpol Provinsi Bali.
“Tim Satgas Provinsi Bali ini akan membantu untuk memfasilitasi percepatan penurunan stunting sehingga diharapkan para lintas sektor dapat berkoordinasi langsung dengan tim satgas yang bertugas di masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali,” jelasnya
dr. Luh De menambahkan, saat ini Perwakilan BKKBN Provinsi Bali memiliki strategi untuk lebih memperhatikan pencegahan stunting dari hulu baik itu remaja maupun calon pengantin.
“Yang menjadi catatan kita di sini adalah bagaimana mempersiapkan remaja hingga calon pengantin untuk terhindar dari risiko stunting, melalui peningkatan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin minimal 3 bulan sebelum melangsungkan pernikahan,” ungkapnya.
Dikatakan, penyamaan persepsi terhadap program pemeriksaan kesehatan ini sangat penting bagi para calon pengantin utamanya pada umat Hindu yang notabene memiliki adat yang berbeda.
“Kami memiliki penyuluh KB di masing-masing desa, sehingga diharapkan dapat dilibatkan di setiap kegiatan yang ada dan berkolaborasi dengan penyuluh agama yang ada di desa untuk memperkuat sosialisasi percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Dijelaskan, revitalisasi KUA sebagai tempat pelayanan konseling bagi calon pengantin bisa dioptimalkan untuk semua lintas agama, sehingga cakupan laporan calon pengantin di Elsimil Bali dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 90 persen.
Kepala Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Komang Sri Marheni dalam pertemuan tersebut menyampaikan, Kementerian Agama memiliki kendala terkait dengan konseling pranikah di seluruh KUA Provinsi Bali.
“Saat ini kami baru melakukan koordinasi kepada seluruh KUA untuk mewajibkan masyarakat melakukan konseling pranikah termasuk pemeriksaan atau skrining kesehatan namun belum dilaksanakan oleh seluruh lintas agama karena perbedaan adat, sehingga ke depannya kami berupaya agar seluruh agama dapat mengeluarkan surat keterangan sehat yang diberikan oleh petugas medis sebagai salah satu syarat melanjutkan proses administrasi pernikahan di catatan sipil,” ungkapnya.
Sementara undangan lain yang terdiri dari Perwakilan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali, Wali Umat Buddha Indonesia (Walubi) Provinsi Bali Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Provinsi Bali dan Perwakilan Masyarakat Perkumpulan Umat Kristen Bali (MPUK) menyatakan siap berkomitmen dan mendukung program percepatan penurunan stunting dari hulu baik remaja maupun calon pengantin.
“Kami sudah membuat modul “makan” dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para penyuluh agama untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih memperhatikan gizi seimbang dan ini akan kami serahkan juga ke pihak BKKBN Bali untuk sama-sama digunakan,” ucap Jro Mangku Pasek Suastika
Diharapkan melalui kegiatan ini masing-masing wilayah dapat membentuk penanggung jawab yang akan berkolaborasi dan berkoordinasi langsung dengan penyuluh KB dalam mensosialisasikan pemeriksaan tiga bulan sebelum menikah bagi calon pengantin serta melakukan pelaporan melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil
“Kesimpulannya kami semua mendukung dan siap berkolaborasi menjalankan program percepatan penurunan stunting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa membentuk PIC atau penanggung jawab di masing-masing unsur wilayah sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan para penyuluh KB, sehingga baik penyuluh KB maupun penyuluh Agama dapat bersama-sama mensosialisasikan program ini,” pungkas Pendeta Pangeran MPUK Bali.
Oleh : Nur Octavia Dian Rahayuningsih
