DENPASAR, Kilasbali.com – Untuk mencapai keluarga yang berdikari, cerdas, dan mandiri perlu dilakukan sejumlah tata pola pengasuhan anak yang baik, dan pembagian urusan dalam rumah tangga antara suami dengan istri.
Hal itu disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster saat mengisi dialog Indonesia Bisa, di studio RRI Denpasar, Senin (17/4).
Selain itu, lanjut dia, pemenuhan sektor ekonomi dalam keluarga dilakukan secara bersama – sama, sehingga tidak muncul tumpang tindih baik dalam pengasuhan anak dan pemenuhan kebutuhan dan perekonomian keluarga.
“Setelah perjuangan melawan Covid-19 yang begitu panjang dan membutuhkan kerjasama semua pihak, perekonomian Bali yang ditopang oleh pariwisata pun nampak mulai bangkit,” katanya.
Lanjutnya, dalam 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru, sektor pariwisata merupakan salah satu poin yang ingin kembali dikembangkan dan dibangkitkan dengan sejumlah upaya peradaban era baru.
Selebihnya, jelas dia, untuk meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan baik wisatawan itu sendiri dan khususnya masyarakat lokal, perlu adanya sinergitas antara penduduk setempat di satu wilayah bersama dengan aparat setempat untuk berperan aktif memberikan respon cepat terutama kepada mereka (wisatawan) yang membuka peluang usaha untuk kepentingannya sendiri.
“Jadi kita tidak bisa menyalahkan satu belah pihak saja, misalnya hanya menyalahkan mereka wisatawan yang membuka usaha, namun kita juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap wisatawan yang berkeinginan membuka usaha di lingkungan kita,” jelasnya.
Pada intinya, lanjut dia, diperlukan kontrol sosial terhadap keberadaan wisatawan asing yang memiliki masa tinggal lebih dari satu minggu di Bali, sehingga kontrol sosial ini digunakan untuk menertibkan wilayah pariwisata di Bali dengan cara melakukan kesiapsiagaan pemerintah setempat untuk turut memantau keberadaan wisatawan di daerahnya masing-masing.
“Jangan sampai kecolongan, misalnya kedatangan wisatawan yang ilegal di Bali malah membuat bisnis dan meraup keuntungan di tengah masyarakat lokal”, tegasnya. (jus/kb)
