KARANGASEM, Kilasbali.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih, Senin (13/3). Presiden hadir bersama ibu negara Iriana Joko Widodo.
Pembangunan fasilitas yang dimulai sejak 18 Agustus 2021 itu menelan anggaran Rp 911 miliar. Kemudian anggaran bersumber dari APBN Rp 428 miliar dan APBD Provinsi Bali sebesar Rp 483 miliar.
“Hari ini saya sangat bahagia berada di kawasan Pura Agung Besakih, Pura yang sangat disucikan bukan hanya oleh umat hindu di Bali tapi seluruh Nusantara,” kata Jokowi.
Presiden mengajak Pura tersebut harus tetap dijaga dan dirawat dengan penuh hormat. Dengan demikian, umat Hindu dan pengunjung selalu merasakan aura kesuciannya.
Jokowi juga memahami tradisi dan adat yang dilakukan di Pura Besakih. Sejak dulu, pengunjung akan ramai dari berbagai penjuru Nusantara. Terutama, saat upacara besar yang diselenggarakan setiap sasih kadasa. Upacara besar itu disebut sebagai Batara Turun Kabeh.
“Umat hindu dari berbagai penjuru akan berbondong-bondong datang untuk melakukan persembahyangan, tidak hanya yang berasal dari Bali tapi seluruh tanah air,” kata Jokowi.
Dengan semakin banyaknya umat Hindu yang tangkil atau berkunjung untuk persembahyangan, akan menimbulkan ketidaknyamanan. Maka, kata Presiden, di tahun 2021, ia memerintahkan Menteri PUPR untuk melakukan penataan kawasan Besakih.
“Penataan dilakukan bersama Gubernur Bali, meliputi Bencingah dan Manik Mas, dengan membangun berbagai infrastruktur pendukung agar masyarakat nyaman sembahyang dan pura terjaga kesuciannya,” ujarnya.
Pembangunan fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih yang menghabiskan anggara hampir Rp 1 triliun itu, dinilai bisa dilakukan. Namun, menurut Jokowi, pengelolaannya tidak semudah ketika membangun.
“Saya benar-benar ingin titip agar fasilitas yang sudah dibangun pemerintah pusat dan pemprov Bali ini, dengan dana yang sangat besar, harus diikuti dengan pengelolaan yang baik dan profesional,” kata Jokowi.
Presiden juga titip agar Desa Besakih dan Desa Adat Besakih dilibatkan dalam pengelolaan. “Beri kesempatan untuk masyarakat ikut berpartisipasi dan berkontribusi,” pungkasnya. (jus/kb)
