GIANYAR, Kilasbali.com – Aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honor/ Konstrak) merana.
Aplikasi yang kerap lama “loading”, membuat Tunjangan Kesejahteraan (Tukes) dan honorarium pegawai honor/ kontrak ikutan lelet.
Kondisi ini dikhawatirkan mempengaruhi pelayanan terhadap masyralat, lantaran sebagai pegawai memilih bolos ke rumah untuk makan siang.
Harapan agar ASN Gianyar memiliki keunggulan, kreatif, mampu berinovasi, dan memiliki kecepatan untuk bersaing secara global, rupanya sulit terwujud.
Karena, dalam kenyataannya, mereka kini sedang kebingungan lantaran Tukes ASN dan gajin Pegawai Honor/Kontrak tak kunjung cair.
Kondisi ini terjadi karena aplikasi SIPD hingga saat ini belum maksimal, lantaran proses input data tidak langsung masuk ke database, lantaran sering ‘loading’ dalam waktu berhari-hari.
Akibatnya, pencairan gaji para ASN pun ikut loading. Kini, setelah kagi cair, giliran tunjangan kesejahteraan (Tukes) ASN yang belum bisa cair, bahkan hal ini sudah terjadi sejak Desember 2020.
Demkian juga gaji untuk pegawai honor dan kontrak. Tak cairnya tukes ini, menyebabkan para ASN kesulitan ekonomi. Sebab tak sedikit dari mereka yang selama ini memenuhi kebutuhan hidupnya dari tukes.
“Gaji sudah cair, namun kebanyakan sudah dipotong kredit, sehingga kami hanya mengandalkan tukes untuk kebutuhan sehari-hari,” ungap slah seorang ASN.
Kepala BPKAD Gianyar, Ngakan Jati Ambarsika membenarkan persoalan ini dikarenakan aplikasi SIPD yang belum maksimal. Terkait anggarannya, kata dia, saat ini sudah ada. Adapun anggaran untuk tukes ini, kata dia sekitar Rp 8-9 miliar.
Ditegaskan, jika mengenai anggaran tidak ada masalah. Karena anggarannya sudah ada, skitar sembilan miliar. “Kendala belum cair, karena masih proses input data di SIPD,” ujarnya.
Disebutkan, ada banyak faktor yang menyebabkan SIPD menjadi penghambat pencairan dana. Satu di antaranya, aplikasi tersebut belum siap menginput data semua kabupaten/kota di Indonesia.
Karena berbasis web, saat menginput terkadang bersamaan dengan pemkab di seluruh Indonesia.
“Staf kami sampai bergadang saat menginput. Masalahnya, sekarang input data, loadingnya lama bahkan sampai pagi belum tentu masuk ke data base,” terangnya singkat. (ina/kb)
