MANGUPURA, Kilasbali.com – Usai meninjau pengerjaan proyek infrastruktur pada tiga lokasi berbeda, yakni rencana pengembangan Kawasan Besakih (Karangasem), pengembangan Stadion Kapten Dipta (Gianyar) dan pengerjaan Bendungan Belok Sidan (Petang, Badung), Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (PUPR) Basuki Hadimuljono kembali meninjau rencana pembangunan infrastruktur Jalan Tol Mengwi – Gilimanuk di Desa Mengwi, Badung, Kamis (6/8/2020).
Dengan pembangunan jalan tol ini, maka akan menambah satu lagi jalan tol yang telah dimiliki Bali sebelumnya, yakni Jalan Tol Bali Mandara.
Di sela – sela peninjauan Koster kepada awak media mengungkapkan bahwa rencana pengembangan jalan tol tersebut merupakan kebutuhan untuk mengurai titik-titik kemacetan yang sering terjadi pada jam – jam padat, di samping juga untuk mewujudkan akses yang cepat menuju Denpasar maupun arah sebaliknya dari Denpasar menunu Gilimanuk.
“Rencana ini sesuai kebutuhan, mewujudkan akses infrastruktur jalan yang cepat untuk efisiensi waktu dan biaya. Saat normal sekarang ini waktu tempuh dari maupun, Gilimanuk mencapai tiga jam lebih. Jika ada saja kendaraan besar bermuatan berat berjalan pelan, itu sudah akan menyebabkan antrean kendaraan di belakangnya lumayan panjang. Saya yakin, ini akan bagus untuk pengembangan wilayah Bali. Di saat musim kunjungan wisatawan ke Bali tinggi, saya kira tidak akan ada lagi kemacetan jika ada tol,” jelas Koster.
Di dampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini kembali memaparkan rencana pengembangan yang akan dibagi dalam tiga tahapan. Yakni tahapan pertama sebagai prioritas meliputi jalur Pekutatan – Soka, tahap kedua dilanjutkan meliputi Soka – Mengwi yang kemudian diakhiri jalur Pekutatan Gilimanuk. Total jalan yang akan dibangun mencapai sepanjang 90 km lebih.
“Kita prioritaskan jalur Pekutatan – Soka karena sepanjang jalur itu yang sering terjadi kemacetan, di samping juga tingkat kecelakaannya tinggi. Jalur ini panjangnya sekitar 20 km dari total sekitar 90 km. Total biaya yang dianggarkan sekitar 14 triliun lebih. Itu sama sekali tidak mengambil anggaran, baik dari Pusat maupun daerah, karena semuanya dibangun dengan prakarsa swasta,” terang gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan ini sembari menjelaskan rencana pengembangan jalan tol ini juga akan dikembangkan lagi pada rencana berikutnya untuk jalur Mengwi – Gianyar hingga akses antarkabupaten bisa ditempuh sesingkat mungkin.
“Untuk pembebasan lahan itu sepenuhnya pembiayaan Pemprov (Bali, red). Untuk pembangunan saya kira akan cepat, tinggal menunggu pembebasan lahan. Tapi masih ada tahapan-tahapan sebelum itu yang mesti dilengkapi. Semoga bisa cepat terlaksana agar lebih cepat mewujudkan keseimbangan dan pemerataan ekonomi seluruh wilayah di Bal,i baik dari Barat ke Timur, maupun dari Selatan ke Utara Pulau Bali, demi kemajuan Bali secara menyeluruh,” kata Koster.
Hal senada pula disampaikan Menteri PU PR RI Basuki Hadimuljono bahwa pembangunan jalan tol Mengwi – Gilimanuk merupakan tahapan pengembangan antarkawasan dan antarwilayah, termasuk pendukung penghubung Jawa dengan Bali.
“Ini urusannya dengan jalur Trans Jawa yang saat ini sudah nyampai Pasuruan, rencananya sampai Ketapang. Jika nanti sudah lancar sampai Ketapang, tentu kunjungan wisatawan akan bertambah. Untuk itu Bali butuh fasilitas pendukung agar tidak semakin macet. Jika akses tersedia, saya yakin akan lebih banyak orang yang berminat ke Bali, lebih hemat bisa berangkat satu keluarga dibanding naik pesawat, bisa sambil menikmati pemandangan,” sebutnya.
Menurutnya, tahapan yang sudah terlaksana saat ini adalah izin uji feasibility study (FS), apabila telah selesai akan dilanjutkan dengan izin prakarsa dan penetapan izin lokasi. Lalu kemudian pada Oktober direncanakan sudah terlaksana tender, dan pembangunan sudah mulai bias dilaksanakan pada Maret 2021 yang diawali penandatanganan dengan kontrak.
“Untuk tahap pertama direncanakan sudah rampung pada akhir 2021. Dan pembangunan kami dorong prakarsa swasta non BUMN yang berinvestasi. Jika dibutuhkan akan dilengkapi dengan fasilitas kendaraan roda dua juga, yang tentunya dilengkapi dengan tingkat pengamanan untuk roda dua,” tutupnya. (rls/kb)
