Pendidikan

Jangan “Dikotomi”, Berdayakan Sekolah Swasta

MANGUPURA, Kilasbali.com – Setiap tahun ajaran baru, yakni dalam penerimaan siswa baru khususnya di sekolah negeri, kerap terjadi kekisruhan. Pasalnya, minat masyarakat yang ingin anaknya melanjutkan ke sekolah negeri membludak. Hal tersebut tak terlepas dari anggapan masyakarat yang menilai sekolah negeri lebih murah dibandingkan swasta.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster berencana akan menambah kuota dan juga membangun SMA/SMK negeri yang baru dalam Penerimaan Peserta Didik Siswa Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020.

Baca Juga:  Unik, Pohon Natal Ini Terinspirasi dari Penjor Bali

Rencana Gubernur pun mendapatkan pendapat beragam dari masyarakat. Salah satunya, Pengamat dan juga praktisi pendidikan, Dr. Drs. I Made Gede Putra Wijaya, SH., M.Si., yang mengapresisai kebijakan Gubernur tersebut.

Kendatipun demikian, Putra Wijaya berpendapat, dari pada membangun sekolah negeri yang membutuhkan biaya tinggi dan juga tenaga pendidik yang cukup signifikan, pihaknya menyarankan agar memberdayakan sekolah swasta yang ada.

Baca Juga:  Polres Gianyar Atensi Kebaktian Hari Minggu Jelang Nataru

Sehingga dengan demikian, maka pihak pemerintah akan mampu menekan biaya, khususnya dalam pembangunan sekolah.

“Wacana pembangunan sekolah negeri baik itu untuk SMP, SMA/SMK itu sudah sejak dulu. Namun, tidak pernah terealisasi,” kata Putra Wijaya, Sabtu (30/3/2019).

Perlu diingat, lanjut Putra Wijaya, peran sekolah swasta itu sangat penting. Bahkan sejak zaman dulu, sekolah swasta itu berperan menggantikan sekolah negeri. Karena zaman penjajah itu belum ada sekolah negeri.

Baca Juga:  Amman Mineral Men’s World Tennis Championship 2024

“Jangan lagi ada dikotomi antara sekolah swasta dengan negeri. Karena peran sekolah swasta itu sangat penting dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Mengingat, peserta didik baru yang tidak diterima di sekolah negeri, maka mereka akan melanjutkan ke sekolah swasta,” tandasnya. (jus*/kb)

Back to top button

Berita ini dilindungi